Wildan Ansori Desak KPK Buka Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor

Mediatamanews|Jakarta – Advokat Anti-Kleptokrasi, Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi upah pungut di Bogor. Desakan tersebut disampaikan karena hingga Rabu (14/10/2026), perkembangan perkara itu dinilai belum disampaikan secara memadai kepada masyarakat.

Sorotan Wildan muncul setelah KPK menyita uang sekitar Rp1,5 miliar, menggeledah sejumlah kantor pemerintahan, serta memeriksa sejumlah pejabat terkait. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Menurut Wildan, penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan keuangan publik harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara, sepanjang informasi yang disampaikan tidak mengganggu kepentingan penyidikan maupun melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Karena ini merupakan perkara dugaan korupsi, persoalan ini tidak boleh terus-menerus berada dalam ketidakjelasan. KPK perlu memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi upah pungut di Bogor, termasuk status perkara, langkah hukum yang telah dilakukan, serta kendala yang menyebabkan belum adanya pengumuman penetapan tersangka,” ujar Wildan dalam keterangannya.

Ia menegaskan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari pengungkapan perkara, tetapi juga dari konsistensi penegakan hukum, kepastian proses, serta pertanggungjawaban lembaga penegak hukum kepada masyarakat.

Sebagai advokat yang menaruh perhatian terhadap upaya pemberantasan kleptokrasi, Wildan berpandangan bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan publik harus ditangani secara serius. Meski demikian, seluruh proses hukum tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak mendahului putusan pengadilan.

“Yang kami minta adalah kejelasan, bukan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Jika perkara ini masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, KPK perlu menyampaikan informasi yang dapat dibuka kepada publik. Apabila terdapat kendala atau perkembangan tertentu, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Wildan juga meminta KPK memastikan setiap laporan dan dugaan tindak pidana korupsi ditindaklanjuti secara profesional, tanpa diskriminasi, serta berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, minimnya informasi dalam penanganan suatu perkara berpotensi memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai arah dan kepastian proses hukum. Karena itu, komunikasi kelembagaan yang terbuka dan transparan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar adanya dugaan perkara korupsi, tetapi tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjutnya. KPK perlu menjawab pertanyaan publik melalui penjelasan resmi yang transparan dan berdasarkan fakta, sehingga tidak memunculkan spekulasi maupun asumsi yang tidak berdasar di tengah masyarakat,” pungkas Wildan.