Mediatamanews | Serang (Banten) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menjalin kerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanahan.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, Selasa (3/11/2026). Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan penguatan sinergi antarlembaga dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Harison mengatakan, salah satu kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, prosedur, dan mekanisme pelayanan pemerintah. Menurutnya, pelayanan pertanahan harus mudah diakses, dipahami, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Kami berkewajiban menyampaikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas bahwa layanan yang diberikan pemerintah, khususnya di bidang pertanahan, seharusnya mudah diakses, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sepanjang prosedur dan prosesnya dipahami dengan baik,” ujar Harison.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan melalui keterlibatan dosen, tenaga akademik, dan mahasiswa. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penelitian, evaluasi program, kegiatan magang, hingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang berorientasi pada edukasi dan sosialisasi kebijakan pertanahan.
Selain edukasi masyarakat, Harison menyoroti pentingnya peningkatan kualitas data pertanahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum. Menurutnya, masih terdapat data pertanahan lama yang memerlukan verifikasi, pemetaan, dan pemutakhiran untuk mencegah potensi tumpang tindih bidang tanah.
“Pelayanan yang cepat hanya dapat diberikan ketika kualitas data sudah baik. Data pertanahan setidaknya mencakup dua aspek utama, yaitu data spasial dan data yuridis. Ketika kedua aspek tersebut memiliki kualitas yang baik dan saling sesuai, pelayanan yang cepat dapat diberikan,” katanya.
Harison juga menekankan pentingnya transformasi digital dan integrasi data antarlembaga dalam mendukung modernisasi pelayanan pertanahan. Penerapan sertifikat elektronik serta integrasi data dengan berbagai instansi pemerintah menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Namun, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis, perbedaan tata kelola data, ego sektoral, hingga keamanan informasi.
“Kita tidak dapat lagi bekerja secara sektoral atau dalam silo-silo kelembagaan. Apabila data yang dimiliki masing-masing instansi tidak terhubung, integrasi pelayanan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi bersama untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Untirta Fatah Sulaiman menyatakan kesiapan pihaknya mendukung berbagai program kolaborasi melalui pemanfaatan sumber daya akademik dan mahasiswa. Salah satu bentuk kerja sama yang berpotensi dikembangkan adalah pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN Tematik.
Menurut Fatah, Untirta memiliki potensi melibatkan sekitar 6.000 mahasiswa setiap tahun. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung sosialisasi kebijakan pertanahan, edukasi masyarakat, serta pendampingan dalam berbagai kegiatan administrasi dan pengelolaan pertanahan.
“Kami memiliki sejumlah potensi dan sumber daya akademik yang dapat dikolaborasikan. Salah satunya melalui program pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. Program KKN Tematik dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai berbagai persoalan pertanahan,” tutur Fatah.
Selain melalui kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat, kerja sama juga berpeluang dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, program pendidikan lanjutan bagi pegawai, serta peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Di bidang pengamanan aset, Untirta juga berharap dukungan BPN dalam proses inventarisasi, verifikasi, penataan, dan pengamanan aset tanah milik universitas guna memperkuat kepastian administrasi serta perlindungan hukum.
Melalui kerja sama tersebut, BPN Banten dan Untirta diharapkan tidak hanya membangun hubungan kelembagaan secara formal, tetapi juga mampu merealisasikan berbagai program konkret yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan pertanahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Banten Adhi Maskawan dan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Ferdiansyah.
(Ian Rasya)