Mediatamanews | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Subhan Palal.
Menurut Yusril, dengan dicabutnya surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 tersebut, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal itu sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Ia juga menilai tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan tersebut melalui perkara yang telah diputus. Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), menurut Yusril, hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” katanya.
Lebih lanjut, Yusril berpandangan pencabutan surat keterangan tersebut juga menimbulkan persoalan terkait persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurut dia, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan dokumen penyetaraan tersebut, konsekuensi hukumnya terhadap jabatan Wakil Presiden perlu menjadi perhatian.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ujar Yusril.
Terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai surat keterangan penyetaraan tersebut, Yusril memperkirakan pencabutan dokumen itu akan memunculkan persoalan mengenai objek sengketa.
Menurut dia, setelah surat keterangan yang menjadi objek gugatan dicabut, timbul pertanyaan mengenai dasar yang masih dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” jelasnya.
Yusril menegaskan keterlibatannya dalam persoalan tersebut sebatas menjalankan tugas sebagai Menko Kumham Imipas, yakni mengoordinasikan persoalan hukum sesuai kewenangannya. Ia sekaligus membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.
“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku. Menurut Yusril, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(Ian Rasya)