Mediatamanews | Cilegon (Banten) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring pemenuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Lapas Kelas IIA Cilegon, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik, termasuk monitoring ketersediaan dan pengadaan pos pengaduan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Monitoring tersebut merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI dalam mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memastikan tersedianya standar pelayanan serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat maupun warga binaan.
Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Wahyu Trah Utomo, menyampaikan bahwa monitoring tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan lapas.
“Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat dan warga binaan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kehadiran Ombudsman RI menjadi kesempatan bagi kami untuk mendapatkan masukan dan penguatan demi mewujudkan pelayanan yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Wahyu.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, menekankan bahwa pemenuhan standar pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab setiap penyelenggara layanan kepada masyarakat. Menurutnya, monitoring tersebut juga menjadi langkah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, serta penguatan mekanisme pengaduan di lingkungan pemasyarakatan.
“Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelayanan. Setiap penyelenggara layanan harus memastikan masyarakat maupun warga binaan mendapatkan hak pelayanan secara layak, serta memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan apabila terdapat kendala atau ketidaksesuaian dalam pelayanan. Melalui monitoring ini, kami berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan terus mengalami perbaikan,” ungkap Syafrida.
Selain monitoring, agenda kegiatan pada siang hari dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Penguatan Pelayanan Publik yang diikuti seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten.
Dalam kegiatan tersebut, Syafrida R. Rasahan memberikan sosialisasi dan penguatan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Agenda dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sebagai ruang komunikasi untuk menyampaikan masukan sekaligus memperdalam pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Cilegon diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan penerima layanan, mengedepankan keterbukaan informasi, serta menyediakan sarana pengaduan yang responsif dan mudah diakses.
Monitoring dan penguatan bersama Ombudsman RI tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi jajaran pemasyarakatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.
(Ian Rasya)