Mediatamanews | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah secara tegas menyatakan kehendak untuk berhenti atas permintaan sendiri.
Menurut Yusril, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR karena pengunduran diri merupakan pernyataan kehendak sepihak. Dengan demikian, MPR hanya perlu menindaklanjuti konsekuensi konstitusional yang timbul dari pengunduran diri tersebut, yakni terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan, hal itu terlihat jelas dalam paragraf pertama surat yang ditandatangani Gibran. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan:
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”
Pernyataan tersebut, kata Yusril, merupakan penegasan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri berasal dari kehendak Gibran sendiri sehingga tidak membutuhkan persetujuan MPR.
Penegasan serupa juga tercantum dalam paragraf keempat surat tersebut. Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan pengunduran dirinya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam suratnya, Gibran menyampaikan:
“Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.”
Yusril menilai, permintaan tersebut harus dimaknai sebagai permohonan agar MPR menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan meminta persetujuan atas keputusan tersebut.
“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR,” jelas Yusril.
Lebih lanjut, Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal tersebut menyebutkan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berwenang mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Yusril menegaskan, seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan.
(Ian Rasya)