Mediatamanews | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya Gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar, kondusif, dan sesuai ketentuan. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha guna menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Ia juga meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.

Lebih lanjut, Tito menegaskan Kemendagri akan mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah daerah. Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, ia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat pedoman lebih terperinci mengenai tahapan yang harus dilakukan daerah, termasuk mekanisme pemantauan dan pengawasan.
Dengan pengawalan tersebut, pemerintah berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum di daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal. “Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dilakukan lima hari setelahnya.
Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026, disusul penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) lima hari kemudian.
Yassierli menambahkan, Kemnaker juga akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian teknis serta lampiran data sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.
(Ian Rasya)
