Mediatamanews | Serang (Banten) – Sertipikat tanah bukan sekadar dokumen kepemilikan, melainkan bukti penting yang memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Karena itu, transparansi biaya, kejelasan prosedur, persyaratan administrasi, serta kepastian waktu pelayanan menjadi aspek penting yang harus dipahami masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah.
Untuk memberikan kepastian terkait biaya pengurusan sertipikat tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan tarif resmi layanan pertanahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa tidak terdapat istilah paket dalam penetapan tarif layanan pertanahan. Besaran biaya ditentukan berdasarkan jenis layanan yang diajukan dan dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kritik maupun melaporkan apabila menemukan indikasi pungutan liar (pungli) dalam proses pelayanan pertanahan.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) setempat maupun langsung kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten.
“Semua layanan yang masuk PNBP menjadi kewenangan negara, di luar itu pungli, silakan bapak, ibu laporkan ke polisi atau ke kami di Kanwil,” tegas Harison saat mengunjungi loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Ia juga meminta masyarakat memberikan masukan apabila menemukan pelayanan yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, kritik dan laporan masyarakat diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
“Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang silakan dikritisi, dan laporkan kepada para pejabat terkait (Kantah setempat),” ujarnya.
Selain mendorong transparansi biaya, Harison mengajak masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah agar mengurus administrasi pertanahannya secara mandiri melalui loket resmi Kantor Pertanahan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari praktik percaloan maupun pihak tidak resmi yang menawarkan jasa pengurusan dengan biaya di luar ketentuan.
Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja, BPN juga menyediakan layanan Pelataran (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) yang beroperasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan pertanahan tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan pada hari kerja.
Harison juga terus mengingatkan jajarannya agar mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan publik. Setiap proses pelayanan harus dilaksanakan sesuai ketentuan serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Melalui berbagai upaya tersebut, Kanwil BPN Provinsi Banten berkomitmen mendorong terwujudnya pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan di luar tarif resmi, sekaligus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Ian Rasya)
