Rabu, Oktober 21, 2026

Imigrasi Jakarta Timur Sosialisasikan Desa Binaan, Cegah Adanya TPPO-TPPM

Must read

Mediatama News
Mediatama News
Mediatamanews.com adalah Portal Berita Utama yang Terkini dan Terpercaya, menyajikan pilihan berita-berita yang Aktual, Cepat dan Berimbang. Mediatamanews.com hadir dengan nuansa yang harmoni, humanis dan memberikan warna kepada setiap para pembacanya. Mediatamanews.com merupakan Portal Berita Nasional yang berintegritas dan Profesional dalam mengedepankan Kode Etik Jurnalistik.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Cipinang Muara. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Imigrasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat pengawasan keimigrasian, serta mencegah terjadinya berbagai pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenim Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Rahardja, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Pungky Handoyo. Dalam pelaksanaannya, materi disampaikan oleh para narasumber, yaitu narasumber pertama dari pihak Imigrasi oleh Bapak Dian Helsinki, narasumber kedua dari pihak Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Bapak Ari Budi Yuswanto, serta narasumber ketiga dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Bapak Bhumi Hidayat.

Dok.istimewa

Dalam kegiatan ini, masyarakat mendapatkan pemahaman terkait aturan keimigrasian, pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, hingga pentingnya data kependudukan yang akurat.

Penandatanganan MoU yang dilakukan dalam kegiatan tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antarinstansi dan pemerintah setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam mencegah praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta migrasi yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di bidang keimigrasian.

(Adv)

More articles

Latest article