Mediatamanews | Blora (Jateng) – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora mendeportasi seorang warga negara (WN) Korea Selatan berinisial JY yang terbukti melanggar ketentuan izin tinggal dengan mengalami overstay selama delapan tahun di Indonesia.
Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi tersebut dilaksanakan pada 11 November 2026 melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pengawalan petugas Imigrasi Blora.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Kamis (5/11/2026), JY diketahui masuk ke Indonesia melalui Bali pada Maret 2018 menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK). Saat itu, yang bersangkutan mengaku datang untuk mencari proyek pembangunan jalan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Namun, setelah rencana tersebut tidak terealisasi, JY menetap di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan kemudian berpindah ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selama berada di Indonesia, yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan izin tinggal maupun melaporkan keberadaannya sesuai ketentuan keimigrasian.
Atas pelanggaran tersebut, JY dikenakan tindakan deportasi berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, yang bersangkutan juga dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan Keimigrasian sehingga tidak dapat kembali masuk ke Indonesia selama masa penangkalan berlaku.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Gilang Danurdara, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban keimigrasian di Indonesia.
“Setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan izin tinggal selama berada di Indonesia. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sebagai upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara,” tegas Gilang.
Ia juga mengimbau seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia agar senantiasa mematuhi peraturan keimigrasian, termasuk memastikan izin tinggal tetap berlaku selama berada di wilayah Indonesia.
Selain itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan melaporkan kepada pihak Imigrasi apabila menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian atau keberadaan orang asing yang mencurigakan di lingkungan masing-masing.
(Adv | Ian Rasya)