Mediatamanews | Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI bidang Hukum dan HAM, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah segera menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Ia mengingatkan agar tidak ada upaya mengulur waktu (*buying time*) maupun celah regulasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan undang-undang tersebut.
Desakan itu disampaikan menyusul persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada 19 November 2026.
Rieke menyebut pengesahan RUU tersebut merupakan proses panjang yang telah dirintis sejak 2008. Pembahasannya melibatkan Panitia Kerja (Panja) dengan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sebelum akhirnya disetujui Komisi III DPR RI bersama pemerintah dalam pembicaraan Tingkat I pada 18 November 2026.
Menurut Rieke, pengesahan tersebut harus segera diikuti dengan pengundangan, penyusunan aturan pelaksana, serta penataan kelembagaan. Langkah ini penting agar tidak terjadi penundaan eksekusi dan pemulihan hak korban, penyusutan nilai aset yang dirampas, hingga munculnya celah bagi pelaku tindak pidana untuk menghindari pertanggungjawaban.
”Kawal pengundangan, aturan pelaksana dan penataan lembaga. Cegah tertundanya eksekusi dan pemulihan hak korban, penyusutan nilai aset serta impunitas,” tegas Rieke dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyoroti sejumlah mandat regulasi dan kelembagaan yang hingga 19 November 2026 belum terkonfirmasi pelaksanaannya.
Di antaranya aturan pengawasan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT), Dana Abadi Korban dan penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjadi perhatian sejak 21 April 2026.
Selain itu, pengoperasian Badan Reforma Agraria Nasional yang dibahas pada 22 September 2026, serta penataan lembaga SDI dan penyesuaian peraturan pemerintah (PP) bidang ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026.
Atas kondisi tersebut, Rieke meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan berbagai mandat tersebut.
”Pemerintah, mandat mana berjalan atau tertahan? Siapa penanggung jawabnya, kapan selesai?” ujarnya.
Tiga Rekomendasi Rieke
Untuk memastikan UU Perampasan Aset dapat segera diterapkan, Rieke menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah dan DPR.
Pertama, mempercepat proses pengundangan. Berdasarkan mekanisme konstitusional, setelah persetujuan bersama, pimpinan DPR memiliki waktu tujuh hari untuk menyampaikan naskah undang-undang kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden memiliki waktu paling lama 30 hari untuk menandatangani. Apabila tidak ditandatangani dalam tenggat tersebut, undang-undang tetap sah berlaku dan wajib diundangkan.
Rieke meminta Menteri Sekretaris Negara segera memastikan pengundangan dalam Lembaran Negara sekaligus membuka akses terhadap naskah resmi UU Perampasan Aset.
Kedua, pemerintah diminta mengumumkan tenggat penyelesaian peraturan pelaksana, baik berupa PP maupun Peraturan Presiden (Perpres), serta menuntaskan penataan kelembagaan.
Materi PP yang perlu segera diselesaikan antara lain mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pelelangan, pemanfaatan aset untuk kepentingan publik, kerja sama, hingga mekanisme bagi hasil lintas negara.
Pengaturan tersebut juga harus menjamin pemulihan hak korban serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.
Sementara itu, Perpres diperlukan untuk mengatur mandat Badan Pengelola Aset, mekanisme pengawasan independen, serta proses seleksi yang transparan, berintegritas, dan bebas dari intervensi.
Ketiga, Rieke mendorong pemerintah membuka draf aturan pelaksana sejak tahap awal penyusunan. Pelibatan korban, masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan akuntabilitas.
Ia juga meminta setiap masukan publik ditanggapi secara terbuka disertai alasan yang jelas.
Bagi Rieke, pengesahan UU Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai capaian legislasi semata. Pemerintah harus memastikan seluruh aturan turunan dan kelembagaan segera disiapkan agar undang-undang tersebut benar-benar dapat dijalankan.
Dengan demikian, tujuan pemberantasan korupsi, pemulihan aset negara, dan perlindungan hak korban dapat diwujudkan tanpa terhambat tarik-menarik regulasi maupun penundaan pelaksanaan.
(Endang | Ian Rasya)
