Mediatamanews | Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan mahasiswa Universitas Trisakti terkait penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Binbin Firman Tresnadi, dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya meminta penjelasan mengenai kebijakan yang menjamin akses pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya karhutla. Mahasiswa juga mendorong agar penanganan kesehatan, evaluasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), serta pemulihan di berbagai sektor terus menjadi perhatian pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Binbin menjelaskan bahwa berbagai masukan dari mahasiswa Trisakti telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden. Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah penanganan dampak kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhutla.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk merespons kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari penyediaan layanan pengobatan gratis, pembagian masker, hingga fasilitas oksigen. Data pelaksanaan penanganan tersebut telah dihimpun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Data-datanya sebetulnya sudah ada, berapa ribu yang kita kasih pengobatan secara gratis, berapa ribu masker yang dibagi, berapa (tabung) oksigen yang disiapkan, dan itu tentunya gratis,” ujar Binbin.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, Kemenkes telah menyiapkan layanan kesehatan di 1.691 puskesmas dan 360 rumah sakit rujukan untuk menangani masyarakat yang terdampak karhutla.
Selain itu, sebanyak 87 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) disiapkan untuk melakukan pengujian kualitas udara. Pemerintah juga telah memobilisasi berbagai dukungan logistik kesehatan, antara lain oksigen konsentrator, masker bedah, vitamin, obat-obatan, dan oksigen portabel.
Penanganan kesehatan dilakukan melalui langkah promotif dan preventif, termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan risiko kesehatan akibat karhutla, pemantauan penyakit yang berkaitan dengan paparan asap, serta surveilans kualitas udara dan dampak kesehatan di wilayah berisiko.
Di tingkat daerah, pemerintah juga memperkuat pelayanan kesehatan dan menyalurkan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 3 November 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan anggaran melalui dua tahap. Pada tahap pertama, bantuan sebesar Rp760 miliar disalurkan pada 7 September 2026 kepada 42 daerah, yang terdiri atas tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota.
Selanjutnya, pada tahap kedua, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp500 miliar sejak 21 Oktober 2026. Dengan demikian, total bantuan yang telah disalurkan kepada pemerintah daerah terdampak mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla, antara lain operasional posko pengungsian, penyaluran bantuan logistik, evakuasi warga, serta pemenuhan kebutuhan medis. Pemerintah daerah penerima bantuan juga diwajibkan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
Terkait aspirasi mahasiswa mengenai Satgas PKH, Binbin menyampaikan bahwa proses evaluasi terhadap satuan tugas tersebut masih berlangsung. Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap penyampaian aspirasi masyarakat, baik melalui aksi unjuk rasa maupun audiensi.
“Pak Menteri menyampaikan bahwa kita memberi ruang kebebasan buat teman-teman untuk menyampaikan aspirasinya, baik itu dalam bentuk unjuk rasa, maupun audiensi,” katanya.
Pemerintah menghormati penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Berbagai masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sekaligus upaya memastikan penanganan persoalan masyarakat berjalan optimal.
Melalui pertemuan tersebut, Kemensetneg menegaskan pentingnya komunikasi dan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Pemerintah berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Ian Rasya)