Mediatamanews | Cilegon (Banten) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang profesional serta berintegritas. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pelayanan Publik bersama Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Syafrida R. Rasahan, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Cilegon tersebut diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Syafrida R. Rasahan memberikan penguatan mengenai pentingnya membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional dan responsif. Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk menyampaikan berbagai persoalan serta memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait peningkatan kualitas pelayanan dan pencegahan maladministrasi.
Syafrida menekankan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki komitmen untuk memberikan layanan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Menurutnya, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur yang berlaku, tetapi juga bergantung pada integritas serta tanggung jawab petugas dalam menjalankan tugas.
“Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap petugas harus memiliki integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit atau tidak mendapatkan hak pelayanan sebagaimana mestinya,” ujar Syafrida.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Wahyu Trah Utomo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi dan pembenahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi komitmen bersama seluruh pegawai. Upaya tersebut tidak cukup hanya dengan memenuhi standar administrasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui sikap profesional, integritas, kedisiplinan, dan kepedulian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh jajaran semakin memahami pentingnya memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Masukan serta penguatan dari Ombudsman RI menjadi bekal berharga bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Wahyu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Kelas IIA Cilegon dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal sekaligus memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.
Melalui penguatan dan diskusi bersama Ombudsman RI, seluruh jajaran Lapas Cilegon diharapkan mampu mengimplementasikan pemahaman yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga kualitas pelayanan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan terus terjaga.
(Ian Rasya)