Komisi XIII DPR RI Perkuat Pengawasan Pencegahan TPPO di Imigrasi Soekarno-Hatta

Mediatamanews|Tangerang (Banten) – Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Rabu (9/9), sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya tersebut berfokus pada penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penegakan hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian bagi masyarakat.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Barron Ichsan, serta jajaran pimpinan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Daerah Khusus Jakarta.

Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdhana menjelaskan berbagai upaya pencegahan TPPO yang dilakukan mulai dari tingkat masyarakat hingga pemeriksaan keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi.

Imigrasi Soekarno-Hatta telah membentuk tiga Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Pegadungan, Cengkareng Timur, dan Duri Kosambi. Program tersebut menjadi sarana edukasi masyarakat mengenai TPPO, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Dari sisi pencegahan, Imigrasi Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 45 pembatalan penerbitan paspor Republik Indonesia yang diduga berkaitan dengan TPPO. Jumlah tersebut terdiri atas 38 kasus pada 2025 dan tujuh kasus pada 2026.

Selain itu, sebanyak 2.922 calon penumpang ditunda keberangkatannya karena diduga terindikasi TPPO. Rinciannya, 1.903 orang pada 2025 dan 1.019 orang pada 2026.

Upaya penegakan hukum juga dilakukan melalui penyelesaian lima perkara secara Pro Justitia serta tiga Tindakan Administratif Keimigrasian.

Selain memaparkan upaya pencegahan dan penegakan hukum, Galih menyampaikan capaian pelayanan internasional yang diraih Imigrasi Soekarno-Hatta. Unit pelayanan tersebut masuk dalam jajaran Top 10 Best Airport Immigration Services pada ajang Skytrax World Airport Awards 2025 dan 2026.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

“Capaian Imigrasi Soekarno-Hatta yang masuk dalam 10 besar pelayanan keimigrasian terbaik dunia versi Skytrax merupakan pencapaian yang luar biasa. Ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Willy.

Ia menekankan semangat “Imigrasi untuk Rakyat” harus diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan dampak nyata serta kolaborasi yang kuat.

“Imigrasi adalah penjaga Indonesia, yang menjaga marwah negara melalui pelayanan dan pelaksanaan tugas keimigrasian,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga mendorong penguatan sistem pencegahan TPPO dan TPPM yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan data permohonan paspor, profiling, data penerbangan dan perlintasan, informasi intelijen, hingga tindak lanjut penegakan hukum.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta juga didorong untuk semakin memperkuat perannya sebagai benteng terakhir pencegahan TPPO melalui deteksi dini, pemeriksaan terhadap penumpang berisiko, serta tindak lanjut terhadap penundaan keberangkatan.

“Dorongan Komisi XIII DPR RI menjadi penguatan bagi kami untuk terus meningkatkan pencegahan TPPO, kualitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum agar masyarakat memperoleh perlindungan, kemudahan, serta kepastian hukum,” ujar Galih.

Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung keamanan dan kedaulatan negara.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari semangat Imigrasi untuk Rakyat.